Mengapa Horizon Waktu Penguasa Menentukan Nasib Bangsa

Mengapa Korea Selatan yang miskin pada 1960 sekarang lebih makmur dari Argentina yang kaya sumber daya? Mengapa Singapura tanpa minyak dan mineral bisa lebih sejahtera dari Nigeria yang punya keduanya? Mengapa Vietnam menarik investasi Apple dan Samsung sementara negara tetangganya dengan populasi lebih besar masih berkutat dengan izin usaha yang berbelit?

Pertanyaan-pertanyaan ini membingungkan ekonom selama puluhan tahun. Teori klasik bilang: sumber daya alam, geografi, dan budaya menentukan nasib bangsa. Kenyataannya, Botswana dengan berlian tumbuh stabil sementara Sierra Leone dengan berlian yang sama hancur dalam perang saudara.

Mancur Olson, ekonom dari University of Maryland, mengajukan jawaban yang mengejutkan sekaligus mencerahkan dalam bukunya Power and Prosperity. Jawabannya ada di satu variabel sederhana yang sering luput dari pandangan ekonom arus utama: horizon waktu penguasa.

Apakah orang-orang yang memegang kekuasaan berpikir 5 tahun ke depan, atau 50 tahun?

---

Olson memulai dengan analogi yang provokatif. Bayangkan sebuah desa tanpa pemerintahan. Apa yang terjadi?

Perampok datang silih berganti. Setiap kelompok mengambil semua yang bisa diambil karena mereka tahu tidak akan kembali. Petani berhenti menanam lebih dari kebutuhan subsisten. Pedagang berhenti menyimpan stok. Siapa yang mau berinvestasi kalau hasilnya pasti dirampok?

Ini yang Olson sebut roving bandit, perampok berkeliling. Horizon waktunya nol. Insentifnya: ambil maksimal, sekarang.

Lalu datang satu kelompok yang lebih kuat. Mereka mengusir semua perampok lain dan menyatakan: "Desa ini milik kami. Kalian bayar pajak 30% ke kami, dan kami akan melindungi kalian dari perampok lain."

Sesuatu yang paradoks terjadi. Petani dan pedagang justru lebih sejahtera di bawah "penguasa" ini. Mengapa?

Karena mereka sekarang punya kepastian. 70% lebih baik dari 0%.

Perampok yang menetap ini, yang Olson sebut stationary bandit, punya insentif berbeda. Kalau dia memeras habis penduduk hari ini, apa yang akan dia pajaki tahun depan?

Dia punya kepentingan untuk membuat ekonomi tumbuh karena basis pajaknya akan ikut tumbuh.

Inilah yang Olson sebut tangan gaib kedua (second invisible hand). Adam Smith bicara tentang tangan gaib pertama: individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak sengaja menciptakan kesejahteraan bersama melalui mekanisme pasar.

Olson menambahkan: penguasa dengan horizon panjang yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak sengaja menciptakan kebijakan yang pro-pertumbuhan.

Semakin panjang horizon waktu penguasa, semakin rasional baginya untuk:

• Menetapkan pajak moderat agar basis ekonomi tetap hidup
• Menyediakan infrastruktur dan pendidikan (investasi di basis pajak masa depan)
• Menegakkan kontrak dan hak milik (agar orang mau berinvestasi)
• Menjaga stabilitas (agar ekonomi bisa tumbuh)

Ini menjelaskan mengapa beberapa otokrat bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Lee Kuan Yew di Singapura berpikir dalam horizon generasi, mengukur keberhasilan kebijakan dengan rentang puluhan tahun ke depan.

Park Chung-hee di Korea Selatan membangun industri dengan visi 30 tahun. Deng Xiaoping di China merencanakan reformasi yang dampaknya baru terasa puluhan tahun kemudian.

Masalahnya, kondisi ini tidak stabil. Apa yang terjadi kalau penguasa merasa posisinya terancam? Kalau dia pikir tahun depan sudah tidak berkuasa?

Horizon waktunya memendek, dan stationary bandit berubah kembali menjadi roving bandit. Perilaku berubah dari investasi jangka panjang ke ekstraksi maksimal.

---

Corruption Perceptions Index 2024 mencatat Mexico di skor 26 dari 100, terendah sepanjang sejarah negara itu. Peringkat 140 dari 180 negara. Lebih buruk dari Mali, Bangladesh, dan Pakistan.

Apa yang terjadi?

Mexico mengalami kondisi yang melampaui korupsi biasa. Ini adalah state capture dalam bentuk paling literal: negara ditangkap oleh aktor non-negara.

Selama 70 tahun, Mexico dikuasai satu partai: Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dalam sistem terpusat ini, kartel narkotika tumbuh dalam simbiosis dengan struktur kekuasaan.

Mereka membangun jaringan patron-client dengan pejabat dari level desa sampai federal. Izin distribusi, akses pasar, dan proteksi dari hukum semuanya bisa dibeli.

PRI adalah stationary bandit klasik dengan horizon panjang. Mereka korup, tapi korupsinya "terkelola". Ada aturan main. Ada prediktabilitas.

Lalu pada tahun 2000, PRI kalah pemilu. Partai baru yang tidak berpengalaman mengambil alih. Dan sistem yang selama ini mengikat kartel dengan negara tiba-tiba terputus.

Apa yang terjadi selanjutnya bisa diprediksi dengan framework Olson. Tanpa struktur patron-client yang stabil, berbagai faksi kartel mulai berkompetisi.

Mereka tidak lagi punya insentif untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan satu struktur kekuasaan. Mereka menjadi roving bandits, masing-masing berusaha menguasai territory sebanyak mungkin secepat mungkin.

Pemilu 2024 mencatat lebih dari 30 kandidat terbunuh. Kartel membunuh pesaing sekaligus secara aktif "membeli" pemilu lokal.

Fenomena yang disebut "rent capture strategy": dengan menguasai pemerintah lokal, kartel mendapat akses transportasi, fasilitas pencucian uang, proteksi polisi, dan bahkan bantuan untuk melawan rival.

Di negara bagian Colima, tingkat pembunuhan mencapai 101 per 100,000 penduduk. Sebagai perbandingan, tingkat pembunuhan Jepang adalah 0.2 per 100,000.

Mexico adalah contoh ekstrem apa yang terjadi ketika multiple bandits berkompetisi tanpa ada yang cukup dominan untuk menetap. Semua berperilaku seperti roving bandit. Semua berorientasi jangka pendek. Hasilnya adalah anarki dengan fasad demokrasi.

---

India punya masalah berbeda. Negaranya tidak dikuasai kartel. Negaranya dikuasai birokrasinya sendiri.

Rajiv Gandhi, saat menjadi Perdana Menteri di tahun 1980-an, membuat pernyataan yang mengejutkan: 85% dari semua dana pembangunan dikorupsi oleh birokrat sebelum sampai ke penerima yang dituju.

Bukan 8.5%. Delapan puluh lima persen.

Ini adalah warisan dari apa yang disebut "License Raj", sistem perizinan era Nehru yang membuat setiap aktivitas ekonomi membutuhkan persetujuan pemerintah. Mau buka pabrik? Butuh izin dari selusin kementerian. Mau impor mesin? Antre berbulan-bulan untuk kuota. Mau ekspansi produksi? Minta persetujuan dulu.

Survei 2009 menempatkan birokrasi India sebagai yang terburuk di Asia. Skor 9.41 dari 10 (semakin tinggi semakin buruk), mengalahkan Indonesia (8.59), Filipina (8.37), dan Vietnam (8.13). Bekerja dengan birokrasi India digambarkan sebagai "slow and painful".

Apa yang terjadi secara struktural?

Setiap izin adalah peluang ekstraksi. Setiap meja birokrat adalah toll booth. Ini menciptakan ribuan stationary bandits skala kecil, masing-masing dengan domain kecil untuk diperas.

Fenomena ini disebut "speed money", suap kecil untuk mempercepat proses yang seharusnya tidak perlu lambat.

Masalah dari sistem ini: tidak ada yang punya encompassing interest. Birokrat di bagian perizinan tidak peduli apakah ekonomi tumbuh atau tidak.

Yang dia pedulikan adalah memaksimalkan arus suap di mejanya. Kalau ekonomi hancur, dia pindah ke meja lain. Atau pensiun dengan tabungan hasil korupsi.

Bandingkan dengan Vietnam. Pada 2023, Vietnam menarik $37 miliar investasi asing langsung, naik 32% dari tahun sebelumnya. Apple, Intel, dan Samsung memindahkan rantai pasok dari China ke Vietnam, melewatkan India yang seharusnya menjadi pilihan alami. Mengapa?

Birokrasi Vietnam tidak sempurna, tapi ada yang berbeda. Pemerintah Vietnam punya horizon panjang dan kepentingan luas dalam pertumbuhan ekonomi.

Mereka secara sadar menyederhanakan perizinan untuk investor strategis. Mereka membangun infrastruktur terlebih dahulu. Mereka mengkoordinasikan lintas kementerian.

India, dengan sistem demokrasi federal dan birokrasi terfragmentasi, tidak punya mekanisme koordinasi serupa. Setiap negara bagian punya aturan sendiri. Setiap kementerian punya kepentingan sendiri.

Tidak ada yang cukup kuat untuk memaksakan horizon panjang pada sistem.

Hasilnya: India tumbuh meski sistemnya, dengan pertumbuhan terjadi di sela-sela birokrasi yang macet.

---

Corruption Perceptions Index 2024 memberikan Indonesia skor 37 dari 100. Peringkat 99 dari 180 negara. Lebih baik dari Mexico dan setara dengan India, tapi masih kalah dari Vietnam (42), Malaysia (47), dan tentu saja Singapura (83).

Skor Indonesia naik 3 poin dari tahun sebelumnya. Berita bagus? Tidak juga. Transparency International Indonesia menjelaskan bahwa kenaikan ini terjadi karena perubahan metodologi, sementara realitas tata kelola di lapangan tetap stagnan. Kalau pakai metodologi lama, skornya tetap 34-35.

Analisis dari BINUS University pada 2014 memberikan perspektif yang tajam dengan framework Olson:

"Lawmakers and those in the highest positions of executive bodies might find that their roles are only for a short period, five years or less, too short for investing in long-term interests to accumulate wealth."

Lima tahun. Itu horizon waktu rata-rata pejabat di Indonesia. Apa insentif rasional untuk seseorang dengan horizon lima tahun?

"The short period is used to drag the state budget as much as possible, whether directly through budget regulations or in other ways such as through development projects."

Ini adalah roving bandit yang menyamar sebagai stationary bandit. Duduk di kursi, tapi berpikir seperti orang yang akan segera pergi.

Data mendukung analisis ini. Pada 2024, gubernur Sulawesi Tenggara divonis 12 tahun penjara karena menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin tambang nikel.

Selama menjabat, dia mengakumulasi kekayaan besar dari industri yang seharusnya dia regulasi.

Di sektor sawit, kepala Badan Pertanahan Riau divonis atas suap Rp 20.9 miliar untuk perpanjangan izin perkebunan. Indonesian Center for Environmental Law mencatat bahwa ini "almost certainly not an isolated incident, with bribery widely perceived as part of the cost of doing business."

Yang lebih sistemik: 3.37 juta hektar perkebunan sawit beroperasi ilegal di kawasan hutan. Program amnesti yang diluncurkan pada 2020 seharusnya menyelesaikan masalah ini, tapi justru memunculkan dugaan korupsi baru.

Walhi mencatat 47 perusahaan yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp 437 triliun, dengan pola "state capture corruption" dimana pejabat menerbitkan regulasi yang menguntungkan pelaku dan memberikan amnesti atas pelanggaran.

Aspek yang lebih mengkhawatirkan: dinasti politik. Dalam Pilkada 2024, tercatat 605 kandidat dengan hubungan kekeluargaan dengan pejabat incumbent atau mantan pejabat.

Dari perspektif Olson, ini adalah upaya untuk memperpanjang horizon waktu dengan cara yang salah. Yang dibangun adalah jaringan keluarga yang bertahan lintas periode, sementara institusi yang seharusnya bertahan lintas generasi dibiarkan rapuh.

Kepentingannya tetap sempit, hanya diperluas dari individu ke keluarga.

BINUS menyimpulkan dengan observasi yang suram:

"The richer a country or a region is, the more rampant the actions of both roving and stationary bandits will be. It is worrisome that the larger the size of Indonesia's economy, the more bandits and the more expansive their reach will likely be."

Dengan ekonomi yang semakin besar, taruhannya semakin tinggi, dan godaan untuk berperilaku seperti bandit semakin besar.

---

Di ujung lain spektrum ada Singapura dengan skor CPI 83, dan Vietnam dengan trajectory yang terus membaik.

Lee Kuan Yew sering dikritik sebagai otoriter. Dia memang otoriter. Tapi yang membedakannya dari otokrat lain adalah horizonnya yang sangat panjang dan kepentingannya yang sangat luas (encompassing).

Singapura tidak punya sumber daya alam. Tidak punya hinterland pertanian. Bahkan air minum harus diimpor dari Malaysia.

Dalam kondisi seperti ini, Lee Kuan Yew memahami bahwa satu-satunya aset Singapura adalah manusianya dan posisi strategisnya.

Ini menciptakan encompassing interest yang genuine. Kemakmuran Lee Kuan Yew dan partainya bergantung sepenuhnya pada kemakmuran Singapura.

Tidak ada sumber daya yang bisa dieksploitasi terpisah dari ekonomi produktif. Tidak ada cara untuk kaya tanpa membuat negaranya kaya.

Hasilnya adalah apa yang Olson sebut "market-augmenting government". Pemerintah yang memperkuat pasar, menjaga aturan main, dan menumbuhkan iklim investasi.

Infrastruktur dibangun untuk mendukung bisnis. Pendidikan difokuskan untuk menyiapkan tenaga kerja. Hukum ditegakkan untuk melindungi kontrak dan properti.

Vietnam menempuh jalur berbeda tapi dengan logika serupa. Setelah Doi Moi (reformasi ekonomi 1986), Vietnam secara gradual membuka ekonomi sambil mempertahankan kontrol politik. Mereka belajar dari kesalahan Uni Soviet: institusi dulu, privatisasi kemudian.

Vietnam tidak langsung melepas semua kontrol. Mereka membangun infrastruktur hukum dan fisik terlebih dahulu.

Mereka melatih birokrasi untuk melayani investor sebagai mitra pembangunan jangka panjang. Mereka memastikan transisi tidak menciptakan vakum yang bisa diisi oleh roving bandits.

Hasilnya terlihat di data FDI. Investor memilih Vietnam karena prediktabilitas dan efisiensi, jauh melampaui faktor upah murah yang sebetulnya juga dimiliki India.

Pabrik bisa dibangun dalam hitungan bulan. Izin didapat dengan proses yang jelas dan jadwal yang dihormati.

---

Dari empat studi kasus ini, beberapa pola muncul:

Pertama: Horizon waktu menentukan perilaku.

Mexico dengan multiple bandits yang berkompetisi menunjukkan horizon nol dan perilaku paling destruktif. India dengan birokrasi terfragmentasi menunjukkan horizon pendek di level mikro. Indonesia dengan siklus pemilu 5 tahun menunjukkan horizon pendek di level makro. Singapura dan Vietnam dengan stabilitas politik menunjukkan horizon panjang dan perilaku paling konstruktif.

Kedua: Encompassing interest menentukan kualitas kebijakan.

Singapura dimana elite politik punya kepentingan luas dalam kemakmuran nasional menghasilkan kebijakan pro-pertumbuhan. Indonesia dimana elite punya kepentingan sempit dalam sektor tertentu (tambang, sawit, infrastruktur) menghasilkan kebijakan yang menguntungkan sektor itu dengan mengorbankan kepentingan lebih luas.

Ketiga: Demokrasi tidak otomatis menghasilkan governance yang baik.

Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail mencatat: "Electoral democracy isn't the same as inclusive political institutions." Mexico punya pemilu. India punya pemilu. Indonesia punya pemilu. Tapi pemilu saja tidak menciptakan checks and balances yang efektif terhadap perilaku extractive.

Keempat: Urutan reformasi menentukan hasil.

Vietnam membangun institusi dulu, baru membuka ekonomi. Rusia langsung privatisasi tanpa institusi yang kuat, dan yang mengisi vakum adalah oligark. Pelajarannya: sequence matters.

Kelima: Kekayaan sumber daya bisa menjadi kutukan.

Nigeria dengan minyak dan Indonesia dengan nikel dan sawit menunjukkan fenomena yang sama: sumber daya yang bisa diekstraksi terpisah dari ekonomi produktif menciptakan insentif untuk rent-seeking. Lebih mudah menguasai perizinan tambang daripada membangun industri manufaktur.

---

Framework Olson bukan alat untuk menyalahkan. Ini adalah alat untuk memahami, dan dari pemahaman muncul pertanyaan yang lebih tajam:

Tentang horizon waktu:

• Apa yang membuat penguasa berpikir jangka panjang?
• Apakah sistem pemilu 5 tahun kompatibel dengan pembangunan jangka panjang?
• Bagaimana menciptakan insentif untuk investasi lintas generasi?

Tentang encompassing interest:

• Siapa yang diuntungkan oleh kebijakan saat ini?
• Apakah elite punya kepentingan dalam kemakmuran luas atau hanya kemakmuran sektoral?
• Bagaimana memperluas basis kepentingan pembuat kebijakan?

Tentang institusi:

• Apakah hukum ditegakkan konsisten atau selektif?
• Apakah izin usaha adalah formalitas atau peluang ekstraksi?
• Siapa yang melindungi kontrak dan properti dari perampasan?

Tentang trajectory:

• Apakah kita bergerak ke arah Vietnam atau ke arah Mexico?
• Apa yang akan terjadi ketika ekonomi semakin besar dan taruhannya semakin tinggi?
• Siapa yang punya horizon cukup panjang untuk peduli?

---

Olson meninggal pada 1998 sebelum bukunya diterbitkan. Ironis bahwa ekonom yang menulis tentang pentingnya horizon panjang tidak sempat melihat dampak jangka panjang dari karyanya.

Tapi idenya semakin relevan. Di era dimana modal bisa berpindah dalam hitungan detik dan informasi tersebar dalam hitungan menit, negara-negara berkompetisi untuk menarik investasi dan talenta. Yang menang adalah yang bisa menawarkan prediktabilitas, perlindungan properti, dan governance yang efisien.

Negara dengan penguasa yang berpikir panjang akan menarik investasi jangka panjang. Negara dengan penguasa yang berpikir pendek akan ditinggalkan oleh siapa saja yang punya pilihan.

Pertanyaan terakhir untuk setiap negara berkembang: Apakah orang-orang yang memegang kekuasaan berpikir tentang pemilu berikutnya, atau tentang generasi berikutnya?

Jawaban dari pertanyaan itu, lebih dari sumber daya alam atau geografi atau budaya, akan menentukan nasib bangsa.

---

T: Apa perbedaan utama antara roving bandit dan stationary bandit?

J: Roving bandit mengambil semua yang bisa diambil karena tidak akan kembali. Stationary bandit mengambil sebagian secara teratur karena ingin kembali lagi. Perbedaan horizon waktu ini menciptakan perbedaan fundamental dalam perilaku: ekstraksi maksimal vs. investasi jangka panjang.

T: Mengapa demokrasi tidak otomatis menghasilkan governance yang baik?

J: Pemilu saja tidak menciptakan encompassing interest. Politisi dengan horizon 5 tahun tetap bisa berperilaku seperti roving bandit. Yang menentukan adalah apakah ada institusi yang memaksa akuntabilitas dan apakah kepentingan elite selaras dengan kepentingan publik.

T: Apa yang membedakan Singapura dari negara otoriter lainnya?

J: Singapura tidak punya sumber daya alam yang bisa diekstraksi terpisah dari ekonomi produktif. Ini memaksa elite untuk memiliki encompassing interest. Kemakmuran mereka bergantung sepenuhnya pada kemakmuran negara.

T: Mengapa sumber daya alam bisa menjadi kutukan?

J: Sumber daya yang bisa diekstraksi terpisah dari ekonomi produktif menciptakan insentif untuk rent-seeking. Lebih mudah menguasai perizinan tambang daripada membangun industri manufaktur. Elite bisa kaya tanpa membuat negaranya kaya.

T: Bagaimana urutan reformasi mempengaruhi hasil?

J: Vietnam membangun institusi dulu sebelum membuka ekonomi. Rusia langsung privatisasi tanpa institusi yang kuat, menciptakan oligarki. Pelajarannya: tanpa perlindungan hak milik dan penegakan kontrak yang kredibel, liberalisasi hanya menguntungkan mereka yang bisa menguasai aset terlebih dahulu.

T: Apa yang dimaksud dengan encompassing interest?

J: Ketika kepentingan penguasa mencakup sebagian besar ekonomi, dia punya insentif untuk membuat kebijakan yang menumbuhkan seluruh ekonomi. Ketika kepentingannya sempit (hanya sektor tertentu), dia punya insentif untuk menguntungkan sektor itu dengan mengorbankan yang lain.

T: Mengapa horizon waktu 5 tahun bermasalah?

J: Banyak investasi publik (infrastruktur, pendidikan, institusi) membutuhkan lebih dari 5 tahun untuk memberikan hasil. Penguasa dengan horizon 5 tahun punya insentif untuk proyek yang terlihat hasilnya sebelum pemilu berikutnya, sementara proyek dengan dampak terbesar jangka panjang justru diabaikan.

T: Apa pelajaran praktis dari framework Olson?

J: Saat menilai prospek ekonomi suatu negara, lihat horizon waktu penguasa, seberapa luas kepentingan mereka, dan apakah institusi melindungi properti dan kontrak. Variabel-variabel ini memberi gambaran yang lebih dalam dari sekadar angka GDP atau peta sumber daya, dan menjadi prediktor yang lebih baik untuk kemakmuran jangka panjang.

---